Polda NTT Tingkatkan Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual yang Melibatkan Pejabat Publik, 18 Saksi Dipanggil dan Pemeriksaan YL Dijadwalkan Pekan Depan

Polda NTT Tingkatkan Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual yang Melibatkan Pejabat Publik, 18 Saksi Dipanggil dan Pemeriksaan YL Dijadwalkan Pekan Depan

tribratanewsmanggarai-

 

KUPANG – Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mengintensifkan penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik berinisial YL. Melalui Tim Joint Investigasi, penyidik telah melaksanakan serangkaian tahapan penyelidikan dan kini meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Perkembangan tersebut disampaikan Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., dalam kegiatan doorstop bersama awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Sabtu (21/11/2026) pukul 15.30 WITA.

Dalam keterangannya, Kabidhumas memaparkan secara terbuka sejumlah langkah yang telah dilakukan Tim Joint Investigasi, mulai dari pemeriksaan saksi, pengamanan barang bukti, pemeriksaan laboratorium forensik, permintaan keterangan ahli, hingga pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan barang yang diduga berkaitan dengan perkara.

*13 Orang Telah Diperiksa pada Tahap Penyelidikan*

Kabidhumas menjelaskan, pada tahap penyelidikan, Tim Joint Investigasi telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi dengan total 13 orang.

Penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa satu unit telepon genggam milik korban dan satu potong celana. Kedua barang tersebut selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah.

Selain itu, penyidik telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima orang saksi, menyusun laporan hasil penyelidikan, serta melaksanakan gelar perkara sebagai dasar peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

*Sprindik Diterbitkan, 18 Saksi Dipanggil*

Memasuki tahap penyidikan, penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta menyusun rencana penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan terhadap 18 orang saksi.

Tidak hanya itu, Tim Joint Investigasi telah mengajukan permintaan keterangan kepada sejumlah ahli, meliputi ahli tindak pidana kekerasan seksual, ahli hukum pidana, ahli psikologi forensik, serta dokter ahli forensik.

"Kami terus melengkapi kebutuhan pembuktian melalui pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan, serta permintaan keterangan ahli. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku," jelas Kombes Pol. Henry Novika Chandra.

*Geledah Rumah Dinas, Sejumlah Barang Disita*

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pembuktian, penyidik juga telah mengajukan permohonan izin penggeledahan dan penyitaan.

Pada Jumat malam (20/11/2026), Tim Joint Investigasi melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di Rumah Dinas YL.

Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, yakni:

- Satu buah kasur busa.

- Dua buah bantal.

- Satu buah baju kaos.

- Satu buah buku mutasi piket.

- Satu botol minyak kayu putih.


Pada hari yang sama, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, ibu kandung korban, dan adik kandung korban guna mendalami keterangan serta melengkapi kebutuhan pembuktian.

*Pemeriksaan YL Dijadwalkan Pekan Depan*

Terkait pemeriksaan terhadap YL, Kabidhumas menyampaikan bahwa izin pemeriksaan telah diterbitkan. Selanjutnya, penyidik akan mengatur jadwal pemeriksaan yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.

Polda NTT memastikan seluruh tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

*Kapolda NTT Berikan Ruang Independensi kepada Tim Joint Investigasi*

Lebih lanjut, Kabidhumas menegaskan bahwa Kapolda NTT telah memberikan ruang dan kewenangan kepada Tim Joint Investigasi untuk bekerja secara independen dalam mengungkap perkara tersebut.

Penanganan perkara dipastikan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan, intervensi, ataupun kepentingan pihak mana pun.

"Sebagaimana penegasan Bapak Kapolda NTT, Tim Joint Investigasi diberikan ruang dan kewenangan untuk bekerja secara independen. Penyidik harus berpegang pada fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Polda NTT berkomitmen mengawal proses penanganan perkara hingga tuntas dengan mengedepankan profesionalitas dan akuntabilitas.

*Polda NTT Hargai Dukungan dan Pengawasan Masyarakat*

Dalam kesempatan tersebut, Kabidhumas juga menyampaikan bahwa pada hari yang sama Polda NTT telah menerima audiensi dari Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAPB) bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan aliansi menyampaikan aspirasi sekaligus dukungan agar penanganan perkara dapat diusut sampai tuntas.

Polda NTT menghargai perhatian dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini berdasarkan fakta, bukan spekulasi. Hindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi dan mari kita hormati seluruh tahapan penyidikan yang sedang berjalan," tutup Kabidhumas.

Melalui penyampaian perkembangan perkara kepada media ini, Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menjaga keterbukaan informasi publik tanpa mengabaikan kepentingan penyidikan, perlindungan korban, serta hak-hak semua pihak yang terkait.

Polda NTT memastikan Tim Joint Investigasi terus bekerja secara profesional dan independen demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan.

#HUMASMENJAGAREPUTASIPOLRI #PolisiBersamaMasyarakat #PoldaNTT